Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Para Uskup Katolik Berupaya Larang Pertambangan di Filipina

Lokasi penambangan terbuka di Provinsi Cotabato, Filipina. Para uskup Katolik menuntut sebuah undang-undang untuk melarang penambangan di seluruh wilayah Mindanao.

RENUNGANHARIANKATOLIK.WEB.ID - Para uskup Katolik dari empat keuskupan di Filipina selatan telah meminta para anggota parlemen untuk membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk melarang pertambangan di seluruh wilayah Mindanao.

Dalam pernyataan bersama pada 28 November, Keuskupan Agung Davao, Keuskupan Digos, Keuskupan Tagum dan Keuskupan Mati mendesak anggota parlemen untuk mencabut 39 izin tambang di wilayah tersebut untuk melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat.


$ADS={1}

“Hutan gundul akibat kegiatan penebangan, lautan dipenuhi kotoran dari limbah yang kita buang secara berlebihan, sungai cepat mengering akibat penggalian,” kata para uskup.

Mereka mengatakan mereka mendukung RUU yang berupaya melarang pertambangan skala kecil dan besar, termasuk penggalian, di Provinsi Davao, akan lebih baik jika ada larangan di seluruh wilayah itu.

Para prelatus itu menegaskan para anggota parlemen harus menyusun draf RUU lain yang mencabut semua izin perusahaan pertambangan di seluruh wilayah Mindanao untuk melestarikan tanah leluhur masyarakat adat.


$ADS={2}

“Sementara itu, UU [Davao] memberikan izin tambang yang ada sampai habis masa berlakunya, kami menegaskan bahwa mengingat krisis yang kami hadapi, UU itu harus dicabut,” tambah uskup itu.

Selain merusak lingkungan, perusahaan swasta dituding merampas tanah adat beberapa masyarakat adat di wilayah tersebut.

“Terlepas dari Undang-Undang Hak Masyarakat Adat dan pengakuan wilayah leluhur suku-suku di Filipina, tanah leluhur diduga dijual oleh perorangan fiktif kepada perusahaan yang bisa mendapatkan sertifikat atas sebidang tanah,” kata Dennis Lugi, anggota suku Bagobo kepada UCA News.


$ADS={2}

Lugi mengacu pada demonstrasi yang diadakan oleh sukunya di wilayah Davao setelah PT. Mindanao Private Mining Corp. baru-baru ini mengusir ratusan keluarga karena diduga menetap secara ilegal di properti pribadi.

“Tentu saja, itu tidak dibenarkan. Tanah itu warisan nenek moyang kami. Kami selalu menjadi pemilik dan memiliki properti itu. Itu sebelum kami mendengar kabar ada perusahaan tambang yang ingin mengambil alih karena potensi kandungan emas dan perak di sana,” tambah Lugi.

Para uskup mengatakan mereka ingin menjaga lingkungan seperti pesan ensiklik Paus Fransiskus, Laudato Si.

“Sebagai penjaga lingkungan, kami harus bertindak sebagai penjaga rumah kita bersama – bertanggung jawab antar generasi yang harus kita rangkul, bukan hanya generasi sekarang tetapi juga nama generasi yang belum lahir,” kata prelatus itu.

Namun, Perusahaan Pertambangan Riverband mengatakan izin pertambangan dikeluarkan melalui proses hukum sehingga perusahaan swasta memiliki hak yang dilindungi undang-undang.


$ADS={1}

“Kami layak untuk didengarkan. Negara tidak bisa begitu saja membuat UU tanpa memberi kami kesempatan untuk membela diri. Ini adalah bagian dari proses hukum,” kata pengacara perusahaan pertambangan Richard Ilogar kepada UCA News.

Menurut Otoritas Statistik Filipina, sepertiga dari total luas daratan negara itu seluas 30 juta hektar mengandung deposit emas, nikel, tembaga, dan kromit yang kaya, di antara mineral dan elemen lainnya. Hingga Februari 2022, terdapat 55 lokasi pertambangan logam yang beroperasi di negara tersebut.

Pertambangan telah menggusur lebih dari 389 komunitas adat yang melibatkan lebih dari 100.000 orang dan telah menyumbang lebih dari 142 juta ton sulfur dioksida yang dilepaskan ke atmosfer akibat peleburan, menurut Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam.

[UCA News]